Sejumlah Fraksi Sepakat Akan Interpelasi Bupati Majalengka

Read Time:2 Minute, 51 Second

Majalengka,(Sinarmedia).-

Sejumlah fraksi di DPRD Majalengka kecuali Fraksi PDIP sepakat akan melakukan interpelasi terhadap Bupati Majalengka Karna Sobahi . Kesepakatan itu terungkap saat Forum Majalengka Peduli Pemilu (FMPP) melakukan audensi dengan pimpinan DPRD dan para ketua fraksi Selasa (28/11).

Seluruh pimpinan DPRD nampak hadir kecuali wakil ketua DPRD Majalengka dari partai Gerindra Didin Jaenudin .Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Eddy Anas Djunaedi didampingi wakil ketua Asep Eka Mulyana dari partai Golkar dan Dhora Darojatun dari PKS.

Beberapa perwakilan dari FMPP mengungkapkan sejumlah fakta tentang cawe-cawe Bupati Majalengka Karna Sobahi dalam Pemilu .Menurut juru bicara FMPP Deni Sail ,Bupati jelas-jelas telah menyalah gunakan wewenangnya dengan mengajak dan mengarahkan tenaga honorer ,ASN dan para pejabat untuk memilih dan menyukseskan para caleg dan Capres/Cawapres dari PDIP dalam suatu acara di Buper Talaga Pancar beberapa waktu lalu.

Ditegaskan Deni, Bupati harus diminta keteranganya termasuk pernyataanya yang menyebut dana untuk anggaran Padat Karya Tunai ( PKT) sebesar Rp.72 Miliar hasil perjuangan anggota DPR RI dan anggota DPRD Jawa barat padahal menurut yang ia tahu, anggaran untuk PKT berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBH CHT) dan itu sudah menjadi hak daerah dan ada aturanya.

Selain itu ia juga mempertanyakan anggaran PKT yang tidak jelas,karena Bupati Karna sempat menyebut anggaran PKT Rp.69 Miliar tapi kemudian menyebut Rp.72 Miliar.Padahal kalau dihitung dengan jumlah desa penerima yakni 330 desa dan 13 kelurahan dengan jumlah bantuan sebesar Rp.200 juta maka anggaran PKT harusnya sebesar Rp.68,6 Miliar.

Deni menegaskan bahwa program PKT rawan penyimpangan dan ia sudah mempunyai data-data terkait beberapa penyimpangan yang sudah terjadi.Pada saatnya ia akan membongkar kasus penyimpangan PKT dan akan membawanya ke ranah hukum.Ia bermimpi untuk menjadikan pejabat atau pelaksana PKT yang melakukan penyimpangan jadi tersangka untuk memberi efek jera.

Sementara ketua Aliansi Pergerakan Majalengka (Aperma) Idrus berharap agar DPRD bergerak cepat untuk melakukan interpelasi karena Bupati Karna akan segera mengakhiri masa jabatanya.Seperti diketahui Karna akan habis masa jabatanya pada tanggal 19 Desember mendatang.

Menanggapi sejumlah pernyataan dari FMPP, ketua DPRD Eddy Anas menyatakan bahwa semua pertanyaan yang disampaikan akan bisa terjawab setelah interpelasi dilaksanakan.Semua fraksi kecuali PDIP sudah membuat surat untuk menyepakati dilaksanakanya Interpelasi.Fraksi yang sudah setuju adalah fraksi Karya Demokrat, Fraksi PKB,fraksi Gerindra dan Fraksi PKS

Sementara itu wakil ketua DPRD Dhora Darojatun memberikan penjelasan terkait sumber dana anggaran PKT yang diklaim hasil perjuangan anggota DPR RI. Menurutnya, besaran anggaran baik DAU maupun DBH CHT ada perhitungan dan indikatornya,pemerintah pusat sudah mempunyai hitung-hitungan sendiri terkait besaran dana DAU maupun DBH CHT yang akan diberikan kepada daerah.

Beberapa ketua fraksi yang hadir diantaranya ketua Fraksi Gerindra , Fraksi PKB , Fraksi PKS dan Fraksi Karya Demokrat mengapresiasi FMPP yang mempunyai kepedulian terhadap masalah ini dan merupakan tambahan energi bagi para anggota DPRD untuk bersama melakukan pengawasan terhadap pemerintah .

Menurut para para ketua fraksi, saat ini kondisi politik di Majalengka jelang Pemilu sedang tidak baik-baik saja, beberapa kasus ditemukan adanya penggiringan ASN , intervensi yang cukup masif dari kepala desa dengan berbagai ancaman tidak akan menerima bansos apabila tidak memilih Capres /Cawapres tertentu .Praktek-praktek yang mengotori demokrasi seperti itu harus segera dihentikan. (Red.01).